SKK Migas dan Dirjen AHU Tandatangani MoU

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Freddy Harris telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pemberian Akses Cepat Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum, Rabu (8/3).

Dengan adanya MoU ini, SKK Migas akan dapat mengakses semua data-data perseroan terbatas yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh Dirjen AHU. “Dirjen AHU membuka akses data tujuannya untuk kepentingan transparansi. Data seperti posisi pemegang saham, komisaris, dan sejarah perusahaan akan dapat dilihat,” ujar Dirjen AHU Freddy Harris. Dia menambahkan nota kesepahaman ini akan mendukung pekerjaan SKK Migas dan industri hulu migas sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara yang cukup signifikan.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan akses cepat terhadap aplikasi sistem administrasi badan hukum ini akan memperkuat proses pengadaan di industri hulu migas. “Verifikasi terhadap vendor tentu akan jauh lebih mudah. Kualitas verifikasinya lebih tinggi dan lebih cepat,” ujar Amien.

MoU ini akan memperkuat sistem pangkalan data (database) penyedia jasa terintegrasi, Centralized Integrated Vendor Database (CIVD), yang telah dikembangkan oleh SKK Migas. Melalui sistem ini, penyedia jasa atau vendor cukup mengikuti verifikasi di satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) yang tergabung dalam CIVD dan apabila sudah terverifikasi, maka perusahaan tersebut bisa mengikuti pengadaan di semua Kontraktor KKS.

Amien mengatakan saat ini sudah 3.000 lebih penyedia jasa yang terverifikasi dan sekitar 2.500 sedang dalam proses verifikasi. Adanya akses cepat terhadap aplikasi sistem administrasi badan hukum yang ada pada Dirjen AHU akan membuat proses verifikasi ini lebih terkontrol.

“Data badan hukum ini akan menolong kita supaya perusahaan yang berbinis di hulu migas betul-betul perusahaan beneran,” ujar Amien. (Alf)

Health, Safety and Environment dalam Industri Hulu Migas

Sebagai industri yang padat risiko, bisnis hulu migas sangat memperhatikan aspek lingkungan. Setiap kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS) pasti memiliki satu unit untuk menangani Keselamatan, Kesehatan dan Lindungan Lingkungan (K3LL) atau dikenal juga dengan istilah Health, Safety and Environment (HSE). Tujuan penerapan K3LL adalah untuk menjamin Kontraktor KKS menjalankan operasi dengan nihil kecelakaan, tidak membahayakan manusia, dan tidak merusak lingkungan.

SKK Migas mengawasi langsung penerapan K3LL di Kontraktor KKS. Dalam foto di atas terlihat Kepala Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi Nurwahidi berkoordinasi langsung di lapangan dengan Kontraktor KKS dalam rangka pengelolaan limbah.

Berdasarkan Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, industri hulu migas menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan konservasi lingkungan dalam melakukan kegiatan operasi. Pada tahun 2016, sebanyak 73 Kontraktor KKS masuk dalam kategori taat lingkungan, dengan mendapatkan kategori PROPER Emas (4 Kontraktor KKS); PROPER Hijau (21 Kontraktor KKS); dan PROPER Biru (48 Kontraktor KKS). SKK Migas berharap di tahun 2017 semakin banyak Kontraktor KKS yang masuk ke kategori taat tersebut.

Wamen ESDM Ingatkan Kontraktor KKS Penuhi Komitmen Eksplorasi

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) yang berada dalam tahapan eksplorasi untuk dapat memenuhi semua komitmen eksplorasi yang telah mereka sepakati sesuai dengan Kontrak Kerja Sama atau Production Sharing Contract (PSC). Hal ini disampaikan Arcandra dalam pertemuan dengan kontraktor eksplorasi yang diselenggarakan di kantor SKK Migas akhir pekan lalu.

“Kontrak kita hargai, tetapi kalau komitmen eksplorasi tidak dilaksanakan, risikonya (kontrak) kita putus.” Ujar Arcandra dalam acara yang dihadiri oleh kontraktor migas konvensional dan nonkonvensional.

Kegiatan eksplorasi adalah tahap awal dari seluruh rangkaian kegiatan hulu migas. Secara umum, aktivitas eksplorasi meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menemukan cadangan baru, baik di wilayah kerja yang sudah berproduksi maupun di wilayah kerja yang belum diproduksikan.

Kegiatan eksplorasi memerlukan biaya yang sangat besar untuk memperoleh informasi geologi, seismik, pengeboran sumur, dan pengolahan data. Di sisi lain, kegiatan ini mengandung risiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi.

Hasil kegiatan eksplorasi bervariasi. Investor dapat gagal menemukan cadangan migas, atau menemukan cadangan namun tidak ekonomis untuk dikembangkan. Jika berhasil menemukan cadangan yang cukup ekonomis untuk dikembangkan, kegiatan akan dilanjutkan ke fase produksi.

Dari total 279 wilayah kerja hulu migas di Indonesia saat ini, 194 wilayah kerja merupakan wilayah kerja eksplorasi. Meskipun jumlah wilayah kerja tersebut cukup banyak, namun menurut catatan SKK Migas kegiatan pengeboran eksplorasi mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Akibatnya, penemuan migas baru menurun dan cadangan migas nasional pun mengecil.

Dari data yang dikumpulkan SKK Migas, kendala terbesar pelaksanaan eksplorasi saat ini adalah permasalahan internal Kontraktor KKS. Hal ini terjadi pada 45 wilayah kerja. Kendala utama lainnya adalah masalah regulasi dan sosial yang terjadi pada 42 wilayah kerja.

Dalam pertemuan dengan wakil menteri ESDM tersebut, para Kontraktor KKS memaparkan kondisi terakhir kegiatan eksplorasi mereka termasuk kendala-kendala yang dihadapi. Kementerian ESDM dan SKK Migas siap membantu Kontraktor KKS mengatasi kendala-kendala tersebut.